URGENSI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP FREDIAN PALEKA  (YOUTUBER PRANK BAGI SEMBAKO DENGAN SAMPAH)

 Oleh : Ook Mufrohim, S.H

(Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)

 

SwaraJogja.com – Prank seorang youtuber Indonesia yang menggemparkan media social akhir-akhir ini datang dari pemuda yang melakukan prank berbagi sembako, namun isi di dalamnya berupa sampah dan  batu, yang telah di bungkus rapih dengan menggunakan kardus mie instan. Ferdian paleka, adalah salah satu di antara ke dua temannya yang melakukan prank bagi sembako tersebut, prank pemberian makanan di tujukan kepada waria di pinggir jalan,  akan tetapi isinya adalah sampah dan batu, sehingga perbuatan ini membuat netizen sangat geram dengan pelaku.

Kronologi kejadian tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei 2020, mereka membagi Kardus isi sampah tersebut kepada waria pada saat dini hari di jalan Ibrahim Adjie Kota Bandung, tidak lama setelah melakukan perbuatan tersebut pelaku di tangkap pada anggal 8 Mei 2020 dini hari, dan langsung di amankan, pengakuan dari pelaku bahwa mereka tidak menginginkan adanya waria di saat bulan suci Ramadan.

Setelah dilakukan penangkapan ketiga pelaku tersebut langsung mendapatkan perlakuan oleh aparat penegak hukum berupa, penggundulan, penelanjangan, dan pelakuan terhadap pelaku untuk masuk ke dalam tong sampah, serta bercandaan yang di lontarkan kepada pelaku berupa “sekarang kamu bebas, tapi boong”. Sehingga video dan perlakuan tersebut justru menimbulkan amarah bagi netizen, bahwa mereka bukan lah pelaku criminal, yang harus mendapatkan perlakuan tersebut.  serta mereka belum mendapatkan keputusan pengadilan secara Inkrah van gewijsde. Sehingga perlu adanya penerapan asas praduga tak bersalah dari penegak hukum terhadap pelaku, serta melindungi hak-hak para pelaku dari perlakuan yang deskriminasi dan perbuatan yang tidak manusiawi.

Asas praduga tak bersalah sendiri merupakan asas hukum acara yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sebagai asas hukum umum, maka asas praduga tak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara baik perdata maupun pidana atau perkara tata usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan  kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Ketentuan ini sering disebut sebagai asas praduga tidak bersalah atau (presumption of innonce), dimana dalam hal ini tetap menginginkan agar setiap orang yang sedang menjalani proses perkara agar tetap di anggap sebagai seseorang yang tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perbuatan perlaku merupakan perbuatan yang salah.

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana sangat berkaitan dengan sistem penghukuman dalam hukum pidana itu sendiri. Menurut Hadisuprapto beliau menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal maka lebih menitiberatkan pada sifat represif, berupa penumpasan, pemberantasan dan penindansan setelah kejadian terjadi.[1]

Pemidanaan sendiri merupakan suatu solusi untuk menanggulangi kejahatan (control of crime) yang dapat di benarkan dan sekaligus juga pembenaran untuk hukum pidana dan sistem peradilan pidana[2]. Selama proses pemidanaan tersebut maka pelaku tindak pidana sering mendapatkan perkakuan semena mena dari petugas, sebagai orang yang di anggap tidak bersalah, seyogyanya orang tetap mempunyai hak untuk membela diri, mempunyai kebebasan untuk hidup dan mempunyai kebebasan untuk bergerak.

Hal ini yang terjadi terhadap Ferdian paleka beberapa saat setelah di tangkap, dia dan kedua temannya mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari petugas sebagaimana seperti video yang beredar di media social, ferdian paleka dan kedua temannya berstatus sebagai tersangka dan belum mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi sudah di perlakukan kurang baik, seyogyanya aparat yang bertugas dapat memposisikan dan menerpkan asas praduga tak bersalah kepada pelaku sebelum adanya keputusan hakim yang menyataka pelaku bersalah, karena pelaku juga memiliki hak teradap dirinya dan kewajiban untuk dilindungi dirinya dari perbuatan yang kurang baik atas sistem peradilan pidana yang ada, seharunya aparat yang bertugas juga memperhatikan tujuan pemidanaan, bahwa tujuan pemidaan adalah membuat pelaku dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, bukan sebagai ajang balas dendam.

Menurut prof Muladi pernah mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan sebagai sebuah pandangan yang integrative dalam tujuan pemidanaan. Beliau beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural. Apabila tujuan theological dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip keadilan. Maka penderitaan pidana tidak bileh melebihi hukuman yang selayaknya di dapatkan dari pelaku tindak pidana. [3]

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tujuan pemidanaan ialah:

  1. Untuk membuat takut seseorang agar tidak sampai melakukan kejahatan, baik membuat takut orang dalam sekala besar atau banyak (generals preventif) maupun membuat takut seseorang tertentu yang sudah melakukan kejahatan supaya tidak mengulangi kejahatan kembali (special preventif).
  2. Untuk memperbaiki seseorang yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pelajaran, supaya menjadi orang yang baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan Negara.[4]

 

Tujuan dari Pemidanaan yang akan dicapai pada dasanya adalah menginginkan kepribadian yang baik di dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri, agar tidak mengulangi  kejahatan sebelumnya atau bahkan melakukan kejahatan baru. Tujuan pemidanaan sendiri diharapkan menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi.

 

 

Berdasarkan tujuan Pemidaaan dalam Konsep RKUHP 2005-2006 edisi Februari 2008, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk:

  1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  3. Menyelesaikan konflik yanh di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  4. Membebaskan rasa bersalah nara pidana
  5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian bahwa perlakuan terhadap ferdian paleka yang saat ini viral di media berupa video perlakuan, seperti penggundulan, push up, disuruh masuk ke dalam tong sampah, dan lain sebagainya, merupakan bentuk dari merendahkan martabat manusia. Memang diketahui bahwa ferdian paleka telah melakukan perbuatan yang kurang terpuji dengan bentu membagi sembako yang berisi sampah, tapi perlakuan yang di terima tersangka saat ini sangat tidak baik dalam proses penegakan hukum, seharusnya aparat menghormati dan menjungjung tinggi martabat manusia sekalipun dia bersalah, karena Indonesia adalah Negara hukum dan harus mengikuti due process of law yang berlaku, tidak diperbolehkan untuk menghakimi sendiri.

Pengaturan mengenai Asas Paduga tidak bersalah di dalam KUHAP, merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, pengaturan mengenai asas ini sebagaimana termaktub dalam penjelasan Umum Butir 3c KUHAP dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan, karena ketentuan tersebut tidak di atur dalam batang tubuh tetapi hanya dalam penjelasan.[5]

Pada dasarnya, kendala dalam  melakukan penerapan Asas Paduga tidak besalah dalam perkara Pidana bukan karena pengaturan nya tidak secara tegas di dalam batang tubuh KUHAP, melainkan kurangnya kesadaran hukum dari aparat hukumnya sendiri yang kurang memperhatikan hak-hak tersangka, bahwa tersangka juga memiliki kepentingan untuk pembelaan hukum.

 

 

Daftar Pustaka

Mien Rohmini, 2003, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tak bersalah dan Asas Pesamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung; Alumni,2003)

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 1985)

Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Jakarta: PT. Eresco, 1980),

Paulus Hadisuprapto, Peradilan Anak Restroratif; Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia, Yurika Vol. 24 No 2, Mei- Agustus, 2009

  1. Abdul Kholiq, Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan kriminologi Indonesia di masa Mendatang, Jurnal Hukum Vol 15 No, 7, Desember 2000

https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/08/190447666/kronologi-pembuatan-video-prank-sembako-isi-sampah-ferdian-paleka?page=all

https://www.liputan6.com/showbiz/read/4249497/viral-penampakan-ferdian-paleka-botak-dan-dirundung-tahanan-lain#

https://seleb.tempo.co/read/1339934/youtuber-ferdian-paleka-dicokok-kata-tapi-boong-ramaikan-twitter

 

[1] Paulus Hadisuprapto, Peradilan Anak Restroratif; Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia, Yurika Vol. 24 No 2, Mei- Agustus, 2009, Hlm 107

[2] M. Abdul Kholiq, Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan kriminologi Indonesia di masa Mendatang, Jurnal Hukum Vol 15 No, 7, Desember 2000, Hlm 163

[3] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 1985), Hlm. 49.

[4] Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Jakarta: PT. Eresco, 1980), Hlm. 3.

[5] Mien Rohmini, 2003, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tak bersalah dan Asas Pesamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, bandung; Alumni, Hlm 67