Komisi A DPRD DIY Desak Pemda Transparan Dan Partisipatif dalam Penyusunan Anggaran Penanganan Covid19

Eko Suwanto ST MSi, Ketua Komis A DPRD DIY

Sawra-Jogja.com – Komisi A DPRD DIY mendorong Pemda DIY untuk melakukan penyelarasan perencanaan dan anggaran percepatan pencegahan & penanganan Covid 19 di DIY.

“Dalam rapat dengan Gugus Tugas Pemda DIY tadi, disampaikan bahwa rencana anggaran penanganan darurat Covid19 DIY ┬áRp.26.948.130.300,-. Kita harapkan Pemda transparan/terbuka, jujur dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran ini. Perencanaan & pengalokasian anggaran ini harus tetap kedepankan azas kehati-hatian dengan semangat anti korupsi”, kata politisi muda PDIP Eko Suwanto kepada para jurnalis di komplek DPRD DIY, Rabu (1/4).

Dalam kebijakan anggaran Komisi A DPRD DIY mendapatkan laporan bahwa Pemda susun rencana anggaran sejumlah Rp. 26.948.130.300,-.

“Terkait anggaran ini, Pemda DIY bersama Gugus Tugas harus lakukan penyelarasan perencanaan dengan mengkoordinasikan pemda kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan. Guna menambah kekuatan fiskal, kita rekomendasikan juga Pemda menggalang CSR dari perusahaan yang yang ada”, ujar Ketua PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto ini.

Eko Suwanto, Anggota Fraksi PDIP DPRD DIY Dapil Yogyakarta ini lebih lanjut menambahkan bahwa selain soal anggaran juga hal yang menjadi perhatian adalah aspek sosialisasi dan edukasi. Saat ini DIY memiliki
246 desa Tangguh Bencana, 88 satuan pendidikan aman bencana dan kota Jogja memiliki 115 kampung tangguh bencana. Komisi A merekomendasikan Pemda memberdayakan Katana/Destana, KTB, SPAB termasuk KSB untuk melakukan penyemprotan disinfektan diwilayah sekaligus melakukan sosialisasi & edukasi bagi masyarakat. Distribusi disinfektan beserta perlengkapannya bisa disampaikan melalui Desa/Kelurahan dengan dukungan Katana/Destana bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah dan bisa melibatkan relawan penanggulangan bencana diwilayah tersebut.

“Pemda juga memiliki 30.585 anggota satlinmas dan 328 SAR Istimewa dibawah koordinasi Satpol PP yang memiliki 8 Posko. Disetiap desa ada Satlinmas. Potensi SDM ini bisa dioptimalkan untuk membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang Covid 19 ini. Tentu bekerja sama dengan TNI, Polri dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang ada diwilayah. Sosialisasi dan edukasi juga dapat dilakukan bersama netizen. Kita harapkan sinergi Dinas Kominfo, Biro Umum Humas Protokol beserta Dinkes dapat bersinergi dan berkolaborasi lakukan sosialisasi dan edukasi melalui TIK atau sosmed. Kan bisa buat video, film pendek, animasi atau karikatur dan berbagai konten kreatif lainnya lalu dishare secara luas pada masyarakat. Dengan teredukasi baik maka masyarakat akan menjadi tangguh dalam menghadapi covid 19”, ujar Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi A Suwardi menambahkan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan pekerja sektor in formal yang pemasukannya dari hasil bekerja di berbagai sektor.

“Oleh karena itu harus ada skema perbaikan ekonomi dari pemerintah dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid19 ini”, ujar Suwardi.