KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

 Oleh : Anestasia Kudadiri S.H

(Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)

Kejahatan dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja tanpa memandang faktor usia, status sosial, latar belakang pendidikan, dan faktor usia. Anak-anak hingga orang dewasa yang telah usia sama-sama memiliki peluang untuk melakukan kejahatan. Dalam tulisan ini, yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Secara biologis remaja merupakan kelompok usia 10-19 tahun. Dalam sistem peradilan pidana, pelaku, korban dan saksi dalam kelompok ini diklasifikasikan sebagai anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan hukum yang berlaku ditentukan lebih muda. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sisem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian tentang pelaku anak dalam Pasal 1 angka 3:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Fenomena kenakalan remaja banyak mendapat perhatian dari para sosiolog dan kriminolog objek penelitiannya.

Di Indonesia, kasus kenakalan remaja mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus).[1] Baru-baru ini, kasus pembunuhan seorang supir Grab oleh empat orang perempuan menarik perhatian masyarakat. Kasus ini terungkap bermula dari ditemukannya jasad Samiyo Basuki Riyanto di sekitar di tebing hutan pinus, Pagelangen, Bandung, Jawa Barat pada 30 Maret 2020. Setelah hampir sebulan kemudian, jajaran Polresta Bandung berhasil empat pelaku pembunuhan tersebut yaitu ERS alias Iki (15), TGC alias Sela (19), AS alias Riska (20) dan KS alias Risma (18).  Keempat pelaku ini merupakan wanita penyuka sesama jenis yang berkenalan belum lama ini dari sebuah aplikasi kencan. Pembunuhan tersebut bermula ketika dua pasang gadis tersebut berencana hendak pacaran di Pangalengan, Bandung. Mereka yang punya hubungan spesial, lewat sebuah aplikasi kencan merencanakan pertemuan sembari jalan-jalan di tempat yang cukup sejuk itu. Dari janjian bertemu itu, kemudian tersangka Iki dan Sela yang berasal dari Jakarta memesan taksi online. Namun, pemesanan dilakukan Iki secara offline. Sebelum perjalanan ke Pangalengan, antara korban dan pelaku sepakat uang sewa biaya perjalanan ke Pangalengan senilai Rp1,7 juta. Setelah sepakat, taksi yang dikemudikan Samiyo meluncur. Sebelum ke Pangalengan, mobil bergerak ke daerah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menjemput pelaku Riska. Setelah itu, perjalan berlanjut. Mobil yang ditumpangi mereka melanjutkan perjalanan ke Pangalengan lewat jalur tol Cipularang, lalu keluar di Tol Gate Seroja. Sesampainya di Pangalengan, para pelaku menjemput pelaku Risma.

Dua pelaku utama yakni Risma berperan membekap dan mencekik korban, Iki yang memukul korban dengan kunci inggris. Sedangkan Riska membantu membuang jenazah korban ke jurang. Sedangkan Sela mengamankan barang bukti. Korban dipukul kepalanya sebanyak 8 kali kemudian akhirnya meninggal. Setelah dipastikan tewas, korban kemudian dibuang ke jurang. Sedangkan kendaraan milik korban dibawa mereka. Namun, lantaran di antara mereka tak ada yang bisa mengemudikan mobil, mereka sempat mengalami kecelakaan di Cikalong, Cimahi. Setelah itu kendaraan tersebut ditinggalkan begitu saja. Beruntung, di lokasi mobil korban ditinggal terdapat CCTV. Dari situ kemudian polisi bisa mengidentifikasi para pelaku yang saat itu menggunakan mobil tersebut. [2]Para pelaku dijerat pasal 338 dan 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup.

Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena keempat pelaku berjenis kelamin prempuan, memiliki orientasi seksual yang menyimpang, dan dua diantaranya masih termasuk ke dalam kategori anak. Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan selayaknya mendapatkan hukuman yang setimpal melalui proses peradilan pidana.

Dalam ilmu kriminologi ada teori perkembangan moral manusia yang disebut Moral Development Theory. Teori ini menggambarkan tentang tahap-tahap perkembangan pikiran/nalar manusia, yaitu[3]:

  1. Tahap Pra-konvensional (umur 9-11 tahun); pada tahap ini anak umumnya berpikir “lakukan” atau “tidak lakukan”.
  2. Tahap Konvensional (umur 12-20 tahun); pada tahap remaja umumnya mulai mencari jatih diri, mulai meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, lebih jauh lagi mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu.
  3. Tahap Postconventional (umur setelah 20 tahun); pada tahap ini manusia umumnya sudah kritis menguji kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang dianggap tidak sesuai, tingkat kematangan emosi sudah stabil, sudah mampu mengolah/mengatur pikiran, perkataan dan perbuatannya.

Dalam tahap konvensional yaitu masa remaja, akan sangat rentan terjadi penyimpangan apabila anak tidak mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang tepat unuk memenuhi rasa ingin tahunya sebagai upaya anak memperoleh jati dirinya. Lebih lanjut, W.I Thomas dalam penelitiannya terhadap kenakalan remaja menyimpulkan frustasi menjadi sumber utama dari timbulnya kenakalan remaja. Selanjutnya dikatakan,sebab-sebab terjadinya frustasi tersebut karena tidak terpenuhinya 4 (empat) kebutuhan pokok (four wishes) remaja, yaitu:[4]

  1. Kebutuhan untuk memperoleh rasa aman;
  2. Kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru sebagai usaha untuk memenuhi dorongan ingin tahu, petualangan, dan sensasi;
  3. Kebutuhan untuk ditanggapi sebagai pemenuhan dorongan cinta, persahabatan;
  4. Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan berupa status atau prestise.

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi secara terus menerus, maka akan timbul frustasi. Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:[5]

  1. A lack of  proper   internal   controls   developed   during   childhood (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak);
  2. A breakdown of those internal controls (hilangnya kontrol internal);
  3. An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school) (tidak adanya norma-norma sosial  atau   konflik   antara   norma-norma   dimaksud   di   keluarga, lingkungan dekat, sekolah).

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan sosial control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Dari penjabaran mengenai sebab-sebab kenakalan remaja tersebut, diharapkan suatu pemahaman bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum harus dipandang sebagai korban. Pengertian ini bukan dalam konteks hitam dan putih, tetapi dalam pandangan yang lebih luas bahwa anak menjadi korban dari tidak sempurnanya kontrol dalam masyarakat atau lingkungan tempat anak bertumbuh sehingga melahirkan perilaku menyimpang dalam hal orientasi seksual hingga keberanian anak untuk melakukan tindak pidana dengan merampas nyawa orang lain. Pemahaman ini bukan saja bagi para penegak hukum tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai sasaran dari informasi yang disediakan oleh media massa maupun elektronik.

Maka sudah selayaknya anak yang berkonflik dengan hukum di proses dengan prosedur khusus dan dibedakan dengan orang dewasa melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus dipenuhi hak-hak nya yang secara khusus yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa diantaranya adalah diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, penghukuman secara kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, memperoleh pendampingan orang tua/wali, dan orang yang dipercaya oleh anak, tidak dipublikasikan identitasnya,dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6] Mengenai hak Anak untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup, Pasal 81 ayat (6) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyatakan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Kasus pembunuhan oleh anak ini hendaknya juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak khususnya secara psikis ditengah tantangan pesatnya informasi yang dapat diakses secara bebas oleh anak dalam memenuhi rasa ingin tahu nya dan melakukan pengawasan terhadap anak khususnya remaja yang sedang mencari jati dirinya sebagai upaya pencegahan terjadinya kakalan dan kejahatatan oleh anak.

 

DAFTAR PUSTAKA

Dirhantoro, T. (2020, April 28). Kronologi Pembunuhan Sopir Taksi Online di Pangalengan, Berawal Dua Pasang Gadis Hendak Kencan. Retrieved from Kompas.Tv: https://www.kompas.tv/article/78517/kronologi-pembunuhan-sopir-taksi-online-di-pangalengan-berawal-dua-pasang-gadis-hendak-pacaran)

Mulyadi, L. (2009, Mei). Pengadilan Tinggi Jambi. Kajian Kristis dan Analitis terhadap Dimensi Teori-teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Hukum Pidana Modern.

Sulaiman, M. R. (2019, Juli 23). Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia. Retrieved from Suara.com: https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia)

Susanto. (2011). Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishig.

Undang-undang tentang Sisem Peradilan Pidana Anak. (n.d.).

 

[1] M.Rezaa Sulaiman, Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia, Suara.com, 23 Juli 2019 (Diakses pada 12 Mei 2020 di laman https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all)

[2] Tito Dirhantoro, Kronologi Pembunuhan Sopir Taksi Online di Pangalengan, Berawal Dua Pasang Gadis Hendak Kencan  Kompas.Tv, 28 April 2020 (Diakses pada 12 Mei 2020 di laman https://www.kompas.tv/article/78517/kronologi-pembunuhan-sopir-taksi-online-di-pangalengan-berawal-dua-pasang-gadis-hendak-pacaran)

[3] Qasman. Skripsi: Tinjauan Kriminologis terhadap Kenakalan Remaja.(Makassar:Universitas Hasanuddin, 2014) Hlm. 17

[4] Susanto, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing 2011. Hlm 72

[5] Mulyadi, Lilik, Kajian Kristis dan Analitis terhadap Dimensi Teori-teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Hukum Pidana Modern. Pengadilan Tinggi Jambi. 2009. Hlm 23

[6] Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak