INKLUNESIA : Jokowi Harus Serius Jamin Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara di Periode Keduanya

 

Swarajogja.com – Jelang Pelantikan Jokowi tanggal 20 Oktober 2019 nanti, berbagai pihak menyampaikan harapannya atas jalannya pemerintahan di periode keduanya. Selain mahasiswa yang terus menyampaikan suara kritisnya, berbagai kelompok civil society juga mengharapkan Jokowi mampu tegas dan lurus dalam menjalankan agenda-agenda reformasi di segala bidang sesuai dengan konstitusi. Sebagai Presiden yang terpilih secara langsung pada Pemilu 2019 lalu, tentunya mempunya legitimasi penuh untuk menjalankan visi-misinya yang tertuang dalam Nawa Cita jilid II bersama KH. Makruf Amin.

 

“Jokowi sudah menyatakan tidak memiliki beban di periode kedua ini, sehingga kami sangat yakin dan berharap beliau dapat secara tegas menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara seperti soal kesehatan, pendidikan, juga pemerataan akses ekonomi” demikian kata Susanto Budi Raharjo dalam Diskusi di Perkumpulan INKLUNESIA 8/10/2019 yang bertajuk “Garasi Diskusi” Menyambut Periode II Jokowi 2019-2024. Dalam diskusi ini juga hadir Ahmad Ma’ruf dari Presidium LARI dan Sri Bayu Sela Adji dari CD Bethesda.

 

Jokowi memliki kekuatan yang cukup untuk tegas dalam jalankan agenda Nawa Cita Jilid II karena mendapatkan legitimasi yang kuat seperti tergambar dalam komposisi Pendukungnya di Parlemen serta persepsi publik yang masih tinggi tingkat kepercayaannya yaitu sekitar 67% sebagaimana rilis hasil survey LSI Oktober 2019

 

Susanto yang juga pendiri Perkumpulan INKLUNESIA ini mengingatkan bahwa tantangan berat hari ini adalah soal ekonomi ditengah perang dagang di level global yang dapat berimbas di dalam negeri. Selain itu, Gerakan-gerakan Intoleran juga menjadi ancaman serius apalagi di era Revolusi Industri 4.0 ini, media sosial sangat mempengaruhi persepsi publik baik yang positif maupun negatif. Hoax bertebaran dimana-mana sehingga kita harus jeli memilah dan memilih informasi sebagai basis data dalam mengkritisi jalannya pembangunan.

 

 

Dalam diskusi yang digagas Perkumpulan INKLUNESIA itu, Ahmad Ma’ruf menekakankan bahwa pada Periode kedua Jokowi kedepan dari sisi Ekonomi Pemerintah tidak hanya berkutat di masalah pertumbuhan ekonomi tetapi juga memikirkan Pemerataan Ekonomi bagi masyarakat. “Pembangunan Infrastruktur yang selama ini gencar dilakukan cukup baik menimbulkan efek positif pertumbuhan ekonomi, tapi harus diperhatikan soal pemerataan Ekonominya” ujar Ma’ruf

 

Senada dengan itu, Bayu Selaadji menegaskan bahwa gerakan civil society harus terus mengawal jalannya pemerintahan Jokowi dengan kritis dan berbasis data lapangan atas persoalan riil masyarakat. “Saya mengapresiasi langkah Perkumpulan INKLUNESIA yang tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan dan berharap dapat bersinergi dengan gerakan Civil Society serta mahasiswa dalam mengagregasi kepentingan masyarakat” lanjut Bayu yang banyak bercerita problem riil di Indonesia Timur khususnya Papua.

 

Dalam diskusi tersebut juga dihadiri oleh Yuni Satia Rahayu, Anggota DPRD DIY dari PDI Perjuangan yang menyambut baik setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai macam forum termasuk diskusi di INKLUNESIA. “Saya berharap forum – forum diskusi yang kritis terhadap jalannya pembangunan seperti ini dapat terus diadakan dengan substansi-substansi yang berlainan dan berbasis pada persoalan riil masyarakat. “Kita tetap harus kritis namun¬† jangan sampai pada tahapan Nyiyir terutama seperti yang terjadi di media sosial akhir-akhir ini”. ujarnya

#FOLLOW US ON INSTAGRAM