Ini Tiga Pandangan Jokowi Atas Revisi UU KPK

DPR bersama pemerintah kini tengah membahas revisi UU KPK No 30/2002 yang merupakan RUU Usul inisiatif DPR. Pemerintah sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kemudian menerbitkan Surat Presiden bernomor R-42/Pres/09/2019 terkait revisi UU KPK, yang menunjuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU KPK tersebut.

 

Seperti telah berkembang dimasyarakat, DPR mengusulkan perubahan kedua UU KPK No 30/2002 yang substansinya memuat 7 point perubahan yaitu:

      1. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif
      2. Pembentukan Dewan Pengawas
      3. Pelaksanaan penyadapan
      4. Mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap tindak pidana korupsi yang ditangani KPK
      5. Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai hukum acara pidana
      6. Mekanisme penggeladahan dan penyitaan
      7. Sistem kepegawaian KPK

 

 

Atas ketujuh poin usulan perubahan tersebut Presiden Jokowi memberikan tiga pendapat dan pandangan untuk dipertimbangkan DPR dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).  Dari tiga poin itu, tidak ada hal yang terkait pemberian kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada KPK.  Adapun tiga pandangan dan pendapat Pemerintah sebagaimana dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dalam Rapat Kerja dengan DPR 12/9/2019 antara lain:

 

 

Pandangan dan pendapat pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK. Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden.  Hal ini dilakukan untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya.  Walau demikian, untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturan serta terciptanya proses check and balance, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengangkatan Dewan Pengawas, mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota Dewan Pengawas mengenai rekam jejaknya.

 

 

Pandangan dan pendapat Pemerintah kedua terkait keberadaan penyelidik dan penyidik independen KPK. Pemerintah berpandangan dan berpendapat dalam menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, perlu membuka ruang dan mengakomodasi penyelidik dan penyidik KPK berstatus sebagai pegawal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah pun mengusulkan pemberian rentang waktu selama dua tahun untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik itu dalam wadah ASN dengan tetap memperhatikan standar kompetensi masing-masing dan harus telah mengikuti dan lulus pendidikan bagi penyelidik dan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pandangan dan pendapat ketiga, terkait penyebutan KPK sebagai lembaga negara. Pemerintah mendasarkan pandangannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).  Dalam aturan itu disebutkan, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen. Lembaga state auxiliary agency ini disebut sebagai lembaga eksekutif independen. Disebut eksekutif karena melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

#FOLLOW US ON INSTAGRAM