HAK-HAK ISTRI DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA

SwaraJogja.com – Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis  yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (Rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga bermakna bahwa perkawinan dari sisi keyakinan beragama dengan segala  kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam  kehidupan manusia, karena Agama sebagai Pedoman hidup  memandang perkawinan merupakan kebutuhan  dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci  antara laki-laki dan perempuan.

Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari  padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia  dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga  sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.

hubungan Rumah tangga dapat putus oleh sebab tertentu sebagaimana tertuang berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena  kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama  permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak  ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri , ini merupakan “fenomena sosial dan pengalaman pribadi yang kompleks (a complex social phenomenon as well as a complex personal experience).

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan  pernikahan dan perceraian. Kebiasaan semacam ini secara tidak langsung sudah  menujukan adanya sikap masyarakat Indonesia  yang memandang bahwa  sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut  memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahan, penurunan penghasilan  keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di  kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola kebiasaan masyarakat Indonesia yang tak  pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa  perceraian bukan hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.

Berdasarkan data Mahkamah Agung sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang tahun 2018 dari jumlah total keseluruhan inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 sedangkan dari pihak Laki-Laki sebanyak 111.490 orang.

Jumlah diatas merupakan perceraian yang dilakukan atas dasar pernikahan pasangan muslim. Belum termasuk pasangan Selain itu yang melakukan perceraian di pengadilan umum. Penyebab perceraian pun beragam jenisnya dari sangat kurangnya pembekalan, persiapan, kurang pengetahuan dan kurang pemahaman tentang kehidupan berumah tangga sehingga lemahnya pondasi berumah tangga bagi pasangan yang akan menjalin hubungan rumah tangga sampai dengan ketidak cocokan setelah menikah maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sebab-sebab lainnya. Proses untuk memutuskan hubungan rumah tangga dilaksanakan di Pengadilan berdasarkan aturan yang berlaku, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Eksistensi Pengadilan agama telah jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia ia mengalami pasang surut baik dari segi penamaan status dan kedudukan maupun kewenanganya. Sampai pada masa orde baru, peradilan agama belum menjadi peradilan yang mandiri selain masih berada dibawah bayang-bayang kekuatan eksekutif yakni departemen agama ia juga bisa secara langsung memutuskan perkara (incrach) melainkan harus mendapatkan putusan peradilan umum (executoir for claring ) untuk  kasus-kasus tertentu terutama menyangkut persoalan harta benda, termasuk juga adanya hak opsi untuk persoalan kewarisan. Pada masa orde baru kewenangan yang dimilikinya baru menyangkut sebagian kecil dari persoalan kehidupan umat islam, yakni dalam bidang hukum keluarga, nikah, cerai/talak, waris, wasiat dan wakaf. Sedangkan persoalan-persoalan yang  menyangkut hokum perdata islam secara lebih luas termasuk bidang ekonomi, belum menjadi kewenangan yang sidah dimilikinya pun, masih menyisahkan persoalan yakni belum tersusunya hukum materiil peradilan agama dalam bentuk undang-undang, mengingat kompilasi hukum islam yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan pegangan hakim dalam memutuskan perkara baru sebatas instruksi presiden.

UUD 1945 sebagai landasan yuridis tertinggi khususnya pasal yang menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman dalam kaitanya dengan kemandirian lembaga peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer. Sehingga peradilan agama dimasukkan dalam satu atap ( one roof system ) setelah diundangkanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Perceraian tidak otomatis menghilangkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan anak-anaknya. Salah satu kewajiban yang sering kali menimbulkan permasalahan yaitu terkait nafkah yang menjadi kewajiban mantan suami. Setidaknya terdapat beberapa jenis nafkah yang dapat dibebankan kepada pihak suami setelah perceraian yang juga merupakan hak seoraang Istri dalam perceraian, yaitu Nafkah Iddah. Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Adapun maksud dari adanya talak disini yaitu pihak suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama. Dalam perkara permohonan cerai talak salah satu yang diputus oleh majelis hakim yaitu adanya pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Lama masa iddahnya seorang wanita yang ditalak oleh suaminya sebagaimana disebutkan pasal 153 KHI yakni tiga kali suci atau sekurang kurangnya 90 hari, ia masih berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut, Nafkah Mut’ah yang layak kepada bekas istri baik benda maupun berupa uang kecuali bekas istri qobla al dukhul. Mengenai besarnya nafkah biasanya diputuskan oleh hakim yang disesuaikan dengan kemampuan si mantan suami. sedangkan jika bercerai karena adanya gugatan dari pihak istri Mantan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya tersebut. Kemudian Nafkah Anak Nafkah anak menjadi salah satu yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada istrinya dengan catatan, si istri sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh atas anak mereka. Kewajiban adanya nafkah dari ayah kepada anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Sehingga walaupun anaknya sudah tidak mumayiz/dewasa (di atas 12 tahun), seorang ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan si anak hingga berusia 21 tahun selain hak itu juga suami memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (pasal 149 KHI). Untuk menentukan  besarnya nafkah anak. Kemudian bagi yang selain beragama Islam hak-hak istri. Bahwa bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (pasal 41 UU Perkawinan)

Umumnya majelis hakim akan memutuskan besarnya nafkah anak sebesar 1/3 dari nilai penghasilan suami. Namun tidak menutup kemungkinan lebih besar jika terdapat kesepakatan terkait hal tersebut dalam proses persidangan. Kemudian Nafkah Terutang, Adapun yang dimaksud dengan nafkah terutang yaitu, nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Lalu dalam proses perceraian di pengadilan, pihak istri mengajukan atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah yang selama ini dilalaikannya tersebut.