Asimilasi ditengah pandemi Covid 19 dan Penegakkan hukum Pidana

foto ilustrasi: suara.com

Oleh Muchlas Rastra Samara Muksin S.H

(mahasiswa magister ilmu hukum Undip)

 

SwaraJogja.com – Kebijakan asimilasi ditengah pandemi covid-19 ini diambil memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan Luas. Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan penjara dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para napi menjadi sasaran virus mematikan, apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman ½  (satu perdua) masa Pidana .

Poin ini jugalah yang menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Laoly terkait pembebasan napi yang berdesakan demi mengurangi resiko penularan Corona virus Covid-19 ini. Namun sayangnya, isu dalam pembebasan ini ternyata disusupi oleh adanya beberapa napi koruptor yang turut serta didalamnya. Memang sangat disayangkan, jika jumlah kapasatitas napi yang akan dibebaskan harus dikurangi dan dibagi dengan para napi koruptor, padahal di pemberitaan media dan di televisi pun sudah sering disiarkan bagaimana spesialnya sel tahanan para koruptor. Oleh karenanya, tidak pantas rasanya jika mereka pun mendapat hak untuk diberi kebebasan, karena secara tidak langsung kondisi sel dengan hanya satu orang satu kamar saja sudah dapat menjadikan mereka mengisolasi diri sendiri tanpa harus mengkhawatirkan untuk menularkan kepada pihak lain. Jika saja sebelumnya para napi lainnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan fasilitas dan keamanan selama tinggal di penjara, maka tentunya hal ini tidak akan menjadi bahan kritik dan kecurigaan masyarakat terhadap para pemimpin negeri ini.

Bukan hanya itu saja baru-baru ini terjadi Kerusuhan di Lapas Klas IIB Sorong, Papua Barat, Rabu (22/4/2020) . Ratusan tahanan dan narapidana mengamuk dan membakar ban bekas di dalam Lapas Sorong, sekitar pukul 16.30. Kerusuhan terjadi karena mereka menuntut dibebaskan. Diketahui terdapat 335 tahanan dan narapidana di lapas tersebut.  Ratusan napi di lapas itu cemburu karena ada 50 temannya sesama napi mendapatkan program asimilasi dan akan dibebaskan. “Mereka minta bebaskan semua. Mereka (sampaikan) berhak untuk hidup. Sementara kita perhatikan semua,” ujar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong, (kompas.com).

Pada dasarnya asimilasi berasal dari bahasa latin yakni asimilare yang memiliki arti ‘menjadi sama’. Kemudian penjelasan asimilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyesuaian ‘pleburan’ sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Biasanya ditandai dengan upaya-upaya guna mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan ataupun kelompok-kelompok manusia dalam hal ini narapidana. Antara individu maupun kelompok melebur satu sama lain dalam proses ‘pleburan’ ini terjadi pertukaran unsur budaya. Secara normatif asimilasi dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan ialah proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto asimilasi ialah suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelommpok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan tujuan-tujuan bersama. Apabila seseorang mendapatkan asimilasi kedalam suatu kelompok masyarakat maka dia tidak lagi mebedakan dirinya dengan kelompok masyarakat tersebut yang ber-implikasi bahwa dirinya dianggap sebagai orang ‘asing’. Untuk hal tertentu mereka mendefinisikan dirinya dengan kepentingan serta tujuan kelompok masyarakat. Batas antara kelompok-kelompok masyarakat tadi akan hilang dan melebur menjadi kesatuan kelompok. Intinya ialah dengan munculnya pengembangan sikap yang sama antara narapidana dan masyarakat diluar sana walaupun kadangkala unsur emosional akan kental tentunya dalam hal pelaksanaan asimilasi mencapai ke tahapan integrasi dalam organisasi masyarakat fikiran maupun tindakan. Asimilasi sangat menyangkut banyak dimensi kehidupan/sebagai bentuk proses sosial yang menyangkut baik kelompok mayoritas maupun minoritas, antara lain asimilasi kebudayaan (akulturasi) yang bertalian dengan pola kebudayaan guna penyesuaian diri, asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok dan pranata-pranata. Asimilasi akan berjalan dengan baik jika terbentuk rasa saling menghormati dan menghargai antara masyarakat dengan narapidana.

Dunia kini sedang gempar dengan adanya wabah yang menyerang nyaris seluruh negara termasuk indonesia. Menyikapi hal tersebut kementrian hukum dan ham mengeluarkan kebijakan berupa PERMENKUMHAM No 10 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyebaran ditengah wabah COVID-19  yang menjadi perdebatan  sangat panjang dan menimbulkan gejolak di negara ini, permasalahan yang muncul akibat dari dikeluarkan Kebijakan ini tidak semata mata karena minimnya pemahaman masyarakat indonesia mengenai apa itu asimilasi dan kapan asimilasi itu diberikan. Dilain sisi dikarenakan ditakutkan bahwa para tahanan yag mendapatkan asimilasi melakukan perbuatan pidana lagi setelah mendapatkan asimilasi tersebut. Asimilasi ini diberikan untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berta, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing.

Ketentuan mengenai asimilasi dan syaratnya tertuang dalam pasal 2 (1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. (2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

  1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  3. telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Narapidana yang mendapatkan asimilasi ini seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di lembaga pemasyarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Pada umumnya, masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana kembali ke lingkungannya, penyebabnya adalah:

  1. Kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat
  2. Masih hidupnya pandangan yang berbeda di beberapa daerah terhadap latar belakang yang pernah dibuat oleh narapidana
  3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan narapidana dalam Lapas. Hal ini sangat terkait dengan mutu narapidana setelah menjalani pembinaan di Lapas.
  4. Masyarakat masih diliputi rasa curiga bahwa narapidana akan mengulangi perbuatannya
  5. Masyarakat menginginkan rasa aman dan tidak ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut akan berlakuan baik secara terus menerus.

Stigma buruk sebagai seorang narapidana merupakan beban yang sangat berat dan tetunya sulit untuk ‘dihilangkan’  peran serta masyarakat dalam pengawasan dan penerimaan kembali para narapidana sangat dibutuhkan guna mengembalikan keadaan mereka sebagai manusia yang baik seutuhnya tanpa merendahkan martabat mantan narapidana . Padahal Jika bercermin dari beberapa negara antara lain Belarus dalam hukum pidana nya menjelaskan bahwa ”protecting the life and health of the human being, his rights and freedoms, the constitutional society, state and public interrests, property, the enviorenment and the establise law against criminal encroachments”.  “promote the prevention of criminal encroachments and contribute to the education of citizens in the spirit of observance of the laws” (pencegahan kejahatan dan mendidik ketaatan/kesadaran hukum warga masyarakat. Kemudian jika mengacu pada Negara Yugoslavia yang mengatakan “strengthening the moral fibre of a socialist society” adalah memperkuat akhlak moral masyarakat sosialis. Ini berarti Hukum pidana dan Pemidanaan dijadikan sarana kebijakan untuk membangun dan memperkuat moral masyarakat. Hal ini wajar karena hukum pidana pada dasarnya merupakan refleksi nilai-nilai moral dan kultural yang ada di dalam masyarakat atau nilai yang dicita-citakan untuk dibangun kembali.

Jika kita kaitkan dengan kondisi indonesia saat ini tujuan dari pemidanaan dan hukum pidana pada hakekatnya untuk membangun dan memperkuat nilai moral masyarakat pancasila. Mengacu pada pembukaan UUD 45 sebagaimana tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila. Mengacu pada kedua kata kunci diatas identik dengan istilah yang dikenal dalam dunia keilmuan dengan sebutan “social defence” dan “social welfare” yang memperlihatkan keseimbangan pembangunan nasional . untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bermasyarakat “ to developan appropriate  attitude towards rules of social cohabitation” ( untuk mengembangkan sikap yang tepat terhadap aturan hidup bersama masyarakat ) atau poin pentingnya mengembalikan narapidana ke kehidupan bermasyarakat yang patuh.